Selasa, 17 Juli 2012

Polisi Damaikan Ormas Bentrok di Medan

http://bolehasyik.blogspot.comSempat buntu saat PP menuntut IPK bayar biaya rumah sakit.
Kepolisian Resor Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan mempertemukan pimpinan dua organisasi pemuda yang bertikai, Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Pemuda Pancasila. Diharapkan musyawarah ini bisa mendamaikan kedua kelompok ini.

Musyawarah dilaksanakan di ruang Rupatama Polresta Medan dihadiri Ketua PP Kota Medan, Boyke, dan Sekretaris IPK kota Medan Zainal Abidin. Musyawarah ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Medan Ajun Komisaris Besar Pranyoto, Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Ketua KNPI kota Medan, Zulham Effendi.

Dalam musyawarah ini, Boyke menjelaskan kronologi bentrokan yang terjadi hanya berjarak sekitar 200 meter dari Gedung Putih (sebutan kantor Pusat IPK) di Jalan Sekip, Medan. Dia mengatakan PP sedang melakukan pelantikan pengurus baru ranting PP Petisah, Medan, yang dimulai sejak pukul 10.00 pagi, 15 Juli 2012. 

"Sebelumnya kami sudah melakukan kordinasi dengan pihak IPK, mengingat acara ini dilakukan di Sekip yang kami ketahui adalah basis massa terbesar IPK," kata Boyke.

Boyke mengaku, PP sebelumnya pihaknya telah mendapat laporan adanya potensi gesekan yang akan terjadi. Laporan diterima pukul 10.00. "Saat itu juga kami terima dari beberapa petinggi IPK yang mengimbau untuk tetap melakukan koordinasi dengan pihak mereka agar tak terjadi hal-hal yang diinginkan. Namun ketika saya datang ke acara, setengah jam acara berjalan, kami mendapat laporan bahwa 4 orang anggota kami diserang beberapa orang IPK," ujar Boyke.

Serangan tersebut mengakibatkan sedikitnya 3 orang anggota PP mengalami luka bacok dan tertusuk anak panah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, satu sepeda motor hangus terbakar dan beberapa anggota PP lainnya menderita luka ringan. Boyke menuduh serangan itu dilakukan oleh pihak IPK. Selain karena jaraknya tak jauh dari Gedung Putih, pemicu bentrokan ini dikarenakan pengurus yang dilantik tersebut merupakan mantan anggota IPK.

Hal itu juga dikuatkan dengan pengakuan anggota PP yang mengenali para penyerang berasal dari kelompok IPK. "Beberapa anggota ada yang mengenali mereka kok," katanya.

Sementara itu, pihak IPK melalui Sekjen IPK Kota Medan, Zainal Abidin, menyambut hangat musyawarah untuk meminimalisir bentrok susulan yang kemungkinan bisa terjadi di arus bawah kedua kelompok ini. Lantaran, dini hari tadi juga sempat terjadi gesekan susulan, di mana 1 posko PP dilempari bom molotov, sedangkan Posko IPK di daerah Medan Labuhan hangus terbakar.

"Kami menyambut hangat musyawarah ini untuk ke depannya tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan yang bisa saja terjadi di tingkat bawah. Soalnya tadi dini hari tadi juga 1 posko kami terbakar di Labuhan, dan Bang Boyke juga bilang 1 posko mereka dilempari bom molotov," katanya.

Meskipun demikian, Zainal membantah tudingan bahwa anggapan bahwa pelaku serangan tersebut adalah anggota IPK. Zainal mengatakan serangan tersebut bukan dilakukan oleh kelompoknya. Dia juga mengaku pihaknya sebelumnya tidak mengetahui akan diadakannya acara pelatikan Pemuda Pancasila di wilayah Sekip yang notabene menjadi basis masa terbesar IPK di Medan.

"Kami tidak ada melakukan serangan, dan kami pengurus juga tidak mengetahui sebelumnya akan ada rencana pelantikan pengurus PP di Sekip. Tapi, anggap bahwa IPK pelakunya itu wajar, karena terjadi di wilayah IPK," katanya. "Yang pasti kami juga akan membantu untuk mencari tau siapa pelakunya penyerangan."

Musyawarah Sempat Buntu


Musyawarah ini juga sempat terputus di tengah jalan saat kedua petinggi IPK dan PP tidak sepaham soal membayar biaya pengobatan dan penggantian sepeda motor anggota PP yang diserang. Sebelumnya, PP meminta kepada IPK untuk membayar biaya pengobatan anggotanya dan penggantian sepeda motor yang hangus dibakar massa.

Menanggapi poin kesepakatan tersebut, Zainal Abidin belum bisa memutuskan permintaan tersebut, lantaran dia mengatakan hal tersebut belum terbukti dilakukan oleh pihak IPK. Zainal hanya diam saja tak menjawab keputusan tersebut. Tak lama kemudian Zainal mengatakan hal tersebut belum bisa dijawab karena belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan pengurus IPK lainnya. Dia juga sempat terlihat menelepon beberapa pengurus IPK, namun tak satu pun no HP yang ditelepon aktif.

"Kami tidak bisa memutuskan ini, karena serangan itu bukan dilakukan pihak kami. Selain itu di internal kami tidak ada menyepakati hal itu sebelumnya, jadi saya belum bisa putuskan sekarang dan saya juga tak punya kapasitas untuk memutuskannya," ucap Zainal.

Melihat ketidaksepahaman kedua belah pihak mengenai biaya pengobatan korban, Wakapolres Medan AKBP Pranyoto menawarkan agar biaya pengobatan ditanggung oleh pihak Polresta Medan.

Namun pihak PP menolak tawaran tersebut dengan alasan bukan polisi yang harus bertanggung jawab untuk biaya pengobatan anggotanya.

Setelah sempat terhenti selama 30 menit untuk menyepakati poin itu, Wakapolres mengajak kedua petinggi ormas dan wakil walikota Medan ke dalam ruangan kerjanya untuk membicarakan perdamaian tersebut. Hampir selama 45 menit melakukan pembicaraan di dalam ruangan lantai tersebut, akhirnya kedua Ormas menyepakati perdamaian keduanya dan berjanji akan mengendalikan anggotanya agar menghindari kemungkinan terjadinya bentrok susulan.

"Mengenai biaya pengobatan mereka sudah sepakat," kata AKBP Pranyoto saat keluar dari ruangannya.

Setelah menyepakati poin-poin perdamaian keduanya, Wakapolres meminta wartawan untuk memotret dirinya bersama kedua pengurus IPK dan PP saat berjabatan tangan. "Sudah. Kami berharap peran pemuda menjaga kekondusifan kota Medan," katanya. (umi)
Source: Viva

Tidak ada komentar:

Posting Komentar