"Kalau KPK mengusut kasus kami, kami akan memerdekakan diri." Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat diancam sejumlah oknum di Papua. Wakil ketua KPK Zulkarnaen mengatakan, ancaman itu datang dari oknum-oknum yang terindikasi terlibat korupsi di Bumi Cendrawasih itu.
“Kalau KPK mengusut kasus kami, kami akan memerdekakan diri,” kata Zulkarnaen menirukan ancaman tersebut, Senin 16 Juli 2012. Meski demikian KPK tidak terpengaruh dengan ancaman itu.
“Kalau KPK mengusut kasus kami, kami akan memerdekakan diri,” kata Zulkarnaen menirukan ancaman tersebut, Senin 16 Juli 2012. Meski demikian KPK tidak terpengaruh dengan ancaman itu.
Apalagi fakta lapangan saat Zulkarnaen dan rekan-rekan KPK lainnya datang ke Papua untuk menghadiri seminar, masyarakat Papua justru mendukung mereka mengusut kasus korupsi di Papua.
“Jadi jangan terpengaruh. Itu hanya ancaman belaka. Tidak ada sangkut pautnya pengusutan kasus korupsi dengan ancaman kemerdekaan Papua,” ujar Zulkarnaen. Namun ia mengakui pengusutan kasus korupsi di Papua bukan perkara mudah.
Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi ganjalan bagi KPK untuk mengusut kasus-kasus korupsi di Papua, yaitu jarak yang jauh, biaya yang tidak sedikit, dan keterbatasan sumber daya manusia KPK di wilayah terkait.
“Bayangkan saja, penyidik kami itu sedikit. Sementara untuk melakukan pengusutan kasus di sana, KPK harus mengirim banyak penyidik. Proses pengusutan pun memerlukan waktu lama. Kalau seperti itu, banyak kasus-kasus korupsi lain yang sedang ditangani KPK menjadi terbengkalai,” terang Zulkarnaen.
Keterbatasan jumlah penyidik dan penyelidik ini juga sempat dikeluhkan oleh pimpinan KPK lainnya. Untuk diketahui, jumlah pegawai KPK saat ini mencapai 700 orang, sedangkan jumlah penyidik dan jaksa rata-rata berjumlah 90 orang. Semuanya itu berasal dari kepolisian dan kejaksaan.
Apapun Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, KPK sama sekali tidak mengesampingkan Papua dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Johan, KPK sudah menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dari Papua.
“Ada sekitar tiga kasus yang ditangani KPK, yaitu kasus korupsi di Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Yapen Waropen,” ucap Johan. Dengan kata lain, imbuhnya, keterbatasan dan kesulitan mengusut kasus korupsi di Papua bukan halangan bagi KPK.
Terbukti tiga kasus di atas, kata Johan, menunjukan bahwa KPK tetap berusaha menjadikan Papua sebagai wilayah yang bebas korupsi. Selain itu, KPK memang telah bertekad untuk membersihkan praktik korupsi mulai dari Sabang hingga Merauke. (eh)
“Jadi jangan terpengaruh. Itu hanya ancaman belaka. Tidak ada sangkut pautnya pengusutan kasus korupsi dengan ancaman kemerdekaan Papua,” ujar Zulkarnaen. Namun ia mengakui pengusutan kasus korupsi di Papua bukan perkara mudah.
Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi ganjalan bagi KPK untuk mengusut kasus-kasus korupsi di Papua, yaitu jarak yang jauh, biaya yang tidak sedikit, dan keterbatasan sumber daya manusia KPK di wilayah terkait.
“Bayangkan saja, penyidik kami itu sedikit. Sementara untuk melakukan pengusutan kasus di sana, KPK harus mengirim banyak penyidik. Proses pengusutan pun memerlukan waktu lama. Kalau seperti itu, banyak kasus-kasus korupsi lain yang sedang ditangani KPK menjadi terbengkalai,” terang Zulkarnaen.
Keterbatasan jumlah penyidik dan penyelidik ini juga sempat dikeluhkan oleh pimpinan KPK lainnya. Untuk diketahui, jumlah pegawai KPK saat ini mencapai 700 orang, sedangkan jumlah penyidik dan jaksa rata-rata berjumlah 90 orang. Semuanya itu berasal dari kepolisian dan kejaksaan.
Apapun Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, KPK sama sekali tidak mengesampingkan Papua dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Johan, KPK sudah menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dari Papua.
“Ada sekitar tiga kasus yang ditangani KPK, yaitu kasus korupsi di Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Yapen Waropen,” ucap Johan. Dengan kata lain, imbuhnya, keterbatasan dan kesulitan mengusut kasus korupsi di Papua bukan halangan bagi KPK.
Terbukti tiga kasus di atas, kata Johan, menunjukan bahwa KPK tetap berusaha menjadikan Papua sebagai wilayah yang bebas korupsi. Selain itu, KPK memang telah bertekad untuk membersihkan praktik korupsi mulai dari Sabang hingga Merauke. (eh)
-
Source: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/335732-kpk-terima-ancaman-separatis-dari-oknum-papua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar